Header

Rabu, 07 November 2012

Lembaga Keuangan Bukan Bank



BAB I
PENDAHULUAN

2.1.1.    Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank
Semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.
2.1.2.    Pendirian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB )
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792 / MK / IV / 12 / 70 tanggal 7 Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah dengan keputusan Menteri Keuangan.
2.1.3.    Tujuan Didirikannya Lembaga Keuangan Bukan Bank
1.      Untuk mendorong perkembangan pasar modal
2.      Membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah
2.1.4.    Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia
1.      Asuransi
a.       Asuransi Konvensional
b.      Asuransi Syariah
2.      Pegadaian
a.       Pegadaian Konvensional
b.      Pegadaian Syariah
3.      Baitul Mal wa Tanwil
  
BAB II
PEMBAHASAN

2.1.Asuransi
2.2.1.    Pengertian Asuransi
Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premiasuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karenakerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
2.2.2.    Unsur-unsur Asuransi dalam Pasal 246 KUHD
a.       Adanya kepentingan
b.      Adanya peristiwa tak tentu
c.       Adanya kerugian
2.2.3.    Istilah Asuransi
a.       Tertanggung, yaitu anda atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda.
b.      Penanggung, dalam hal ini Perusahaan Asuransi, merupakan pihak yang menerima premi asuransi dari Tertanggung dan menanggungrisiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.
2.2.4.    Tujuan Asuransi
a.       Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
b.      Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
c.       Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
d.      Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
e.       Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
f.       Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saatia tidak dapat berfungsi (bekerja)
2.2.5.    Prinsip Dasar Asuransi
Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi,yaitu : Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada.
1.      Insurable Interest (Kepentingan Yang Dipertanggungkan)
Anda dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan anda. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi. Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna) yang dimaksudkan adalah bahwa Anda berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dankondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.
Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:
a.       Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut.
b.      Pada saat perpanjangan kontrak asuransi.
c.       Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.
 2.      Indemnity (Indemnitas)
Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian Anda tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang Anda derita.
Contoh:
Harga pasar kendaraan sebesar 100 juta rupiah, diasuransikan sebesar 100 juta rupiah. Bila terjadi musibah sehingga kendaraan tersebut:
a.       Hilang, dan harga pasar kendaraan saat itu :
·         100 juta rupiah, maka anda menerima ganti rugi sebesar 100 juta rupiah,
·         125 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar nilai yang diasuransikan, yaitu 100 juta rupiah,
·         75 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar harga pasar, yaitu 75 juta rupiah.
b.      Rusak akibat kecelakaan, maka biaya perbaikan, penggantiansuku cadang, ongkos kerja bengkel seluruhnya akan menjaditanggung jawab kami sehingga maksimum sebesar 100 jutarupiah. Beberapa cara pembayaran ganti rugi yang berlaku :
·         Pembayaran dengan uang tunai
·         Perbaikan
·         Penggantian
·         Pemulihan kembali.
3.      Subrogation (Subrogasi)
Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: "Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung". Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketigamaka kami, setelah memberikan ganti rugi kepada Anda, akan menggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.
4.      Contribution (Kontribusi)
Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yanga sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atasobyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila kami telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak Anda, maka kami berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik Anda) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.
Contoh:
Anda mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggalseharga 100 juta rupiah kepada tiga perusahaan asuransi :
PT Asuransi A = Rp 100.000.000,00
PT Asuransi B = Rp 50.000.000,00
PT Asuransi C = RP 50.000.000,00
Total = Rp 200.000.000,00
Bila bangunan tersebut terbakar habis (mengalami kerugiantotal) maka maksimum ganti rugi yang Anda peroleh dari :
PT Asuransi A = (100.000.000 / 200.000.000) x 100.000.000 = Rp. 50.000.000,00
PT Asuransi B = (50.000.000 / 200.000.000) x 100.000.000 = Rp. 25.000.000,00
PT Asuransi C = (50.000.000 / 200.000.000) x 100.000.000 = Rp. 25.000.000,00
Total = Rp 100.000.000,00
Berarti jumlah ganti rugi yang Anda terima dari ke-3 perusahaan asuransi tersebut bukanlah Rp.200.000.000,00 melainkan Rp.100.000.000,00 sesuai dengan harga rumah sebenarnya.
5.      Proximate Cause (Kausa Proksimal)
Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah: "Unbroken Chainof Events" yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan diri berikut ini :
a.       Seseorang mengendarai kendaraan diajalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik.
b.      Korban luka parah dan dibawa kerumah sakit.
c.       Tidak lama kemudian korban meninggal dunia.
Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi ataukah tidak.
2.1.6.      Macam Macam Asuransi Syariah
1.      Asuransi Kerugian
 Terdiri dari asuransi untuk harta benda (property, kendaraan), kepentingan keuangan (pecuniary), tanggung jawab hukum (liability) danasuransi diri (kecelakaan atau kesehatan).
2.      Asuransi Jiwa
Pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan(yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerjasama mana dikoordinir oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (the law of large numbers), yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti : asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, kesehatan.
3.      Asuransi Sosial
Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan UU. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.
2.1.7.    Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah
1.      Asuransi Konvensional
Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.
·         Ciri-ciri Asuransi Konvensional
Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional, diantaranya adalah :
a.       Akad asuransi konvensional adalah akad mulzim (perjanjian yangwajib dilaksanakan) bagi kedua balah pihak, pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kedua kewajiban ini adalah keawajiban tertanggung menbayar premi-premi asuransi dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan.
b.      Akad asuransi ini adalah akad mu’awadhah, yaitu akad yang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya.
c.       Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.
d.      Akad asuransi ini adalah akad idz’an (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung,
·         Asuransi Konvensional Diperbolehkan
Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf,Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultasSyari‘ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abdur Rahman Isa (pengarang kitab Al-Muammalah Al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:
§  Tidak ada nash (Al-Qur‘an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
§  Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
§  Saling menguntungkan kedua belah pihak.
§  Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
§  Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil)
§  Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta‘awuniyah).
§  Asuransi dianalogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.
2.      Asuransi Syariah
Asuransi dalam bahasa Arab disebut At’ta’min yang berasal darikata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasaaman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta’minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang.Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut mu’amin dan pihak yang menjadi tertanggung disebut mu’ammanlahu atau musta’min.
Sistem asuransi atau ad-diyah ala al’aqilah sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Kemudian, turun-temurun tetap ada dalam implementasi syariah Islam sampai kepada sistem kekhalifahan yang paling terakhir yaitu kekhalifahan Utsmaniyah di Turki yang diruntuhkan oleh Kemal Attaturk pada 1920-an. Setelah itu system aqilah hilang ditelan bumi. Kemudian, pada Muktamar Ekonomi Islam tahun 1976 di Makkah dan Majma’ al-Fiqh al Islami al-’Alamiy (Kesatuan Ulama Figh Dunia) tahun1985 memutuskan, bahwa asuransi konvensional yang kita kenal selama ini bertentangan dengan syariah alias hukumnya haram, dan merekomendasikan untuk mendirikan asuransi ta’awuni atau takaful (Asuransi Syariah). Merespons fatwa ulama tersebut, maka pada 1979 pertama kalinya dikenalkan asuransi syariah dalam versi modern yaitudengan berdirinya  Islamic Insurance di Sudan. Dan di Indonesia,asuransi syariah pertama adalah Asuransi Takaful yang berdiri tahun1994, sekitar dua tahun setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia(BMI). Saat ini Indonesia sudah memiliki sekitar 39 perusahaan asuransi yang beroperasi secara syariah dari 50 perusahaan yang sudah mendapat rekomendasi dari DSN MUI.
Konsep asuransi syariah berasaskan konsep Takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Takaful berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata ”kafalayakfulu” yang artinya tolong menolong, memberi nafkah dan mengambilalih perkara seseorang. Takaful yang berarti saling menanggung/memikul resiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (tabarru) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta’min, takaful’ atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk mengehadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.
·         Ciri-ciri Asuransi Syariah di antaranya adalah sebagai berikut:
a.       Akad asuransi syariah adalah bersifat tabarru’, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru’,maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dantidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah kentungan hasil mudharabah bukan riba.
b.      Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jamaah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
c.       Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jamaah seperti dalam asuransi takaful.
d.      Akad asuransi syariah bersih dari gharar, maisir dan riba.
1.      Gharar
Gharar atau ketidak jelasan terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara usia seseorang berada di tangan Yang Maha Kuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara financial. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan transaksi tersebut.
Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidak lengkapan suatu rukun akad, yang kita kenal sebagai gharar. Perjanjian jual beli atau akad tadabuli tersebut cacat secara hukum. Pada asuransi syariah akad tadabuli diganti dengan akad takafuli, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Jika nasabah baru pertama kali membayar premi ditakdirkan meninggal maka akan tetap mendapatkan klaim dengan jumlah sesuai seperti yang diperjanjikan. Dana pembayaran klaim tersebut diambil dari dana tabarru’, yaitu dana yang dari awal sudah diikhlaskan oleh nasabah untuk digunakan menolong nasabah lain yang terkena musibah.
2.      Maisir
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Dalam asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Sedangkan Al-Qimar sama dengan Al-Maisir. Unsur maisir atau judi dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Bila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar  preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang sebagai judi karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan.
 3.      Riba
Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalumelibatkan diri dalam riba. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga. Asuransi syariah menyimpan dananya di bank syariah yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudharabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imranayat 130, "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan."
·         Dasar Hukum Asuransi Syariah di Indonesia
Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992tentang perasuransian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum DagangPasal 246, yaitu: ”Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung denganmenerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”
Pengertian diatas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi Asuransi Syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan kareni regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum member kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis Syariah.
·         Manfaat Asuransi Syariah
a.       Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.
b.      Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong-menolong.
c.       Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
d.      Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
e.       Juga meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
f.       Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biayayang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dantidak pasti.
g.      Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransiakan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.
h.      Menutup Loss of corning power seseorang atau badan usaha padasaat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).
·         Perbedaan Mendasar Asuransi Konvensional dan Syariah
1.      Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi non syariah, maka hal itu tidak mendapat perhatian.
2.      Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain,yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi nonsyariah bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
3.      Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharobah). Sedangkan pada asuransi nonsyariah, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
4.      Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi non syariah, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, danadiambil dari rekening tabaru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi non syariah, dana pembayaran klaim diambil dari rekening perusahaan.
5.      Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi non syariah, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa.
·         Persamaan Mendasar Asuransi Konvensional dan Syariah
1.      Akad kedua asuransi ini berdasarkan keridhoan dari masing-masing pihak.
2.      Kedua-duanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota.
3.      Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir (terus).
4.      Kedua-duanya berjalan sesuai dengan kesekapatan masing-masing pihak.
Dari perbandingan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi nonsyariah tidak memenuhi standar syari’ah yang bisa dijadikan objek muamalah yang syah bagi kaum muslimin. Hal itu dikarenakan banyaknya penyimpangan-penyimpangan syariat yang ada dalam asuransi tersebut.
2.2.Pegadaian
2.2.1.    Istilah Pegadaian
Pegadaian adalah sebuah  BUMN diIndonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.
Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintahan yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan nonformal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian (PerumPegadaian) tersebut mempunyai tugas, tujuan serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut (Usman, 1995:359) :
a.       Tugas Pokok Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.
b.      Tujuan Pokok.Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolah. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut :
1.      Turut melaksanakan program pemerintah di bedang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2.      Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.
c.       Fungsi Pokok
1.      Mengelolah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
2.      Menciptakan dan mengembangkan usah-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
3.      Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian. Pendidikan dan pelatihan.
4.      Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
5.      Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.
2.2.2.    Produk Layanan Pegadaian
1.      KCA (Kredit Cepat Aman)
KCA adalah layanan kredit berdasarkan hukum gadai dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-.Jaminannya berupa barang bergerak, baik barang perhiasan emas dan  berlian, peralatan elektronik , kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan pengembaliannya dilakukan dengan membayar uang pinjaman dan sewa modalnya.
2.      Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)
Layanan ini ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil sebagai alternatif pemenuhan modal usaha dengan penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Agunan yang diterima saat ini adalah BPKB kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor ).
 3.      Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)
Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.
4.      Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)
Merupakan pemberian pinjaman kepada ibu-ibu kelompok usaha rumah tangga sangat mikro yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. adapun kredit ini hanya dikenakan bunga 0,9 % per bulan tanpa menggunakan agunan hal ini semata-mata dilakukan PEGADAIAN untuk membantu kegiatan UKM di INDONESIA.
5.      Kremada (Kredit Perumahan Swadaya)
Merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah dengan pengembalian secara angsuran. Pendanaan ini merupakan kerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat.
6.      KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)
Diberikan kepada para petanidengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panenagar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga paratengkulak .
7.      Investa (Gadai Efek)
Gadai Efek merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan agunan berupa saham dengan sistem gadai.
8.      Kucica (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman)
Adalah produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama denganWestern Union.
9.      Kagum (Kredit Serba Guna untuk Umum)
Merupakan layanan kredit yang ditujukan bagi pegawai berpenghasilan tetap.
10.  Jasa Taksiran dan Jasa Titipan
Jasa Taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain. Jasa Titipan adalah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur
 2.2.3.    Pegadaian Konvensional
Pengertian Gadai menurut Susilo (1999) adalah : Suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orangyang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual (dileleng) olehyang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam negeri, bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
·         Ciri – ciri pegadaian konvensional
a.       Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal
b.      Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak
c.       Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda)
d.      Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut Perum Pegadaiane) Menarik bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga.
·         Kategori Barang Gadai
Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan diPerum Pegadaian. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaiakan. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di perum pegadaian yaitu antara lain (Marzuki, 1995:360) :
a.       Barang-barang perhiasan : emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.
b.      Barang-barang elektronik : TV, kulkas, radio, video, tape,recorder, dan lain-lain.
c.       Kendaraan : sepeda, motor, mobil.
d.      Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah.
e.       Mesin : mesin jahit, mesin ketik, dal lain-lain.
f.       Tekstil : kain batik, permadani.
g.      Barang-barang lain yang dianggap bernilai.
            Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya menusia diPerum Pegadaian adalah sebagai berikut :
a.       Binatang ternak : kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain.
b.      Hasil bumi : padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain.
c.       Barang dagangan dalam jumlah besar.
d.      Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut.
e.       Barang-barang yang amat kotor.
f.       Kendaraan yang sangat besar.
g.      Barang-baragn seni yang sulit ditaksir.
h.      Barang-barang yang mudah terbakar.
i.        Barang-barang jenis senjata, amunisi, dan mesiu.
j.        Barang-barang yang disewa belikan.
k.      Barang-barang milik pemerintah.
l.        Barang-barang illegal.
·         Prosedur Penaksiran Barang Gadai
Adapun menurut Susilo (1999) pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :
a.       Barang Kantong
1.      Emas
a)      Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaiakan dengan perkembangan harga yang terjadi.
b)      Petugas penaksir melakukan karatase dan berat.
c)      Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.
2.      Permata
a)      Petugas penaksiran melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
b)      Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
c)      Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.
d)     Barang Gudang
e)      Barang-barang gudang yang dimaksud di sini yaitumeiputi : mobil, motor, mesin, barang elektronik,tekstil, dan lain-lain
·         Bunga Gadai
            Biaya sewa modal (bunga) yang harus dibayar oleh nasabah kepada pegadaian adalah bervariasi. Adapun mengenai rincian besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebagai berikut :
a.       Untuk golongan A, besarnya bunga 1.25 %, dengan maksimum sebesar 10% dan sewa modal yang diperhitungkan minimumlakunya lelang adalah 10%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 10%dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 200,-sampai dengan Rp. 400.
b.      Untuk golongan B, besarnya bunga 1.5 %, dengan maksimum sebesar 12% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 12%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 12%dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 1000,-sampai dengan Rp. 2000.
c.       Untuk golongan C, besarnya bunga 1.75 %, dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bungayang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 14%dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 5000,-sampai dengan Rp. 12.000.
d.      Untuk golongan D, besarnya bunga 1.75 %, dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus membayar sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bungayang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 14%dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp.10200,- sampai dengan Rp. 400 dan nasabah masih harus membayar uang asuransi sebesar 0,5% x Uang Pinjaman Minimum sampai dengan Rp. 25.000,-
 ·         Prosedur Pemberian Kredit Gadai
Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari perum pegadaian adalah sebagai berikut:
a.       Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dan menunujukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang.
b.      Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir,ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil dari pada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini guna mencegah munculnya kerugian.
c.       Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi.
·         Prosedur Pelunasan Kredit Gadai
Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut :
a.       Nasabah membayarkan uang pinjaman dan ditambah sewa modal (bunga) langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai.
b.      Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang.
c.       Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.
·         Prosedur Pelelangan Barang Gadai
Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang paling baik agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajaban nasabah yang terdiri dri : pokok pinjaman, bunga,serta biaya lelang. Sedang pelelangannya adalah sebagai berikut :
a.       Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang.
b.      Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang).
c.       Dibicarakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
d.      Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar  paling tinggi.
 2.2.4.    Pegadaian Syariah
Konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist Nabi SAW.
a.      Al-Qur’an
Yang artinya “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosahatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Al-Baqarah : 283).
Secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia financial barang tanggungan dengan dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.
b.      Hadist
1.      Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.(HR Bukhari dan Muslim)
2.      Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.(HR Asy’Syafii, al  Daraquthni dan Ibnu Majah).
3.      Nabi Bersabda : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan bintanag ternak yangdigadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.(HR Jamaah,kecuali Muslim dan An Nasai)
4.      Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerimagadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabilaternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biayanya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya.(HR Jemaah kecuali Muslimdan Nasai-Bukhari)
5.      Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn.( al- Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985,V:181)
·         Ciri – ciri Pegadaian Syariah
1.      Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan.
2.      Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
3.      Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
4.      Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar  pada awal transaksi oleh nasabah.
5.      Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo
·         Ketentuan Umum Pegadaian Syariah
1.      Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2.      Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin,dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3.      Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4.      Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5.      Penjualan marhun
·         Sistem Cicilan atau Perpanjangan
            Nasabah (rahin) dapat melakukan cicilan dengan jangka waktu 4 bulan.Jika belum dapat melunasi dalam waktu tersebut, maka rahin dapat mengajukan permohonan serta menyelesaikan biayanya. Lamanya waktu perpanjangan adalah ± 4 bulan. Jika nasabah masih belum dapat mengembalikan pinjamannya, maka marhun tidak dapat diambil. Namun selain cara tersebut juga dapat diambil konklusi sebagai berikut :
a.       Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
b.      Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
c.       Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
d.      Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
·         Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dan PegadaianKonvensional
1.      Persamaan
a.       Hak gadai atas pinjaman uang
b.      Adanya agunan sebagai jaminan utang
c.       Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
d.      Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberigadai
e.       Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.
2.      Perbedaan
a.       Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar olehnasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjamannya sedangkan di syariah tidak, karena nasabah hanyadipungut biaya pemeliharaan dan penyimpanan.
b.      Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian : hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjaudari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalamgadai bersifat aksesoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.
2.3.Baitul Mal wat Tanwil
2.3.1.    Istilah Baitul Mal wat Tanwil
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagihasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.
BMT memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah, BMT merupakan lembaga keuangan yang berpedoman Al Qur’an dan Hadist, berbasis kerakyatan dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta langsung bersinggungan dengan masyarakat di perkampungan dan desa-desa, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dengan pengembangan kewirausahaan dan pelayanannya yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan membuat BMT cepat populer.
Namun realitas keberadaannya ini masih belum selaras dengan tatanan hukum yang ada. Masalah utamanya adalah faktor kelembagaan yang sering menjadi kendala, belum diatur secara spesifik sampai saatini menyatakan dirinya sebagai koperasi artinya secara Badan Hukum tunduk pada Undang-undang Perkoperasian. Sebagai koperasi simpan pinjam harus mampu memenuhi persyaratan legalitas sebagai koperasi seperti anggaran dasar, keanggataan, permodalan, tata organisasi, dan carakerja lainnya.
BMT mengambil bentuk hukum koperasi adalah menurut Prakarsasendiri, yaitu karena desakan kebutuhan praktis yaitu untuk memperoleh payung hukum, dan bukan karena adanya dasar hukum yang menentukan atau mengharuskannya demikian, sebab dasar peraturan tentang BMT memang belum ada, maka diperlukan kebijakan tepat bagiBMT demi kepastian hukum sebagai landasan peraturan hukum yang kokoh dan memperkuat kedudukan hukum serta jaminan perlindungan dalam pengembangan usahanya
2.3.2.    Kegiatan Baitul Mal wat Tanwil
a.       Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegitan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
b.      Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = harta) menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2.3.3.    Visi, Misi, Tujuan dan Usaha Baitul Mal wat Tanwil
1.      Visi
Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.
2.      Misi
Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, aman, terpercaya, nyaman, transparan, dan berkehati -hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, sejahtera.
3.      Tujuan
BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.
 4.      Usaha BMT
Untuk mencapai visi pelaksanaan misi dan tujuan BMT, maka BMT melakukan usaha - usaha :
a.       Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil/syariah
b.      Mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT.
c.       Jika BMT telah berkembang cukup mapan, meprakarsai pengembangan badan usaha sektor riil (BUSRIL) dari Pokusma - pokusma sebagai badan usaha pendamping menggerakkan ekonomi riil rakyat kecil di wilayah kerja BMT tersebut yang manajemennnya terpisah sama sekali dengan BMT,
d.      Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan sektor riil (BUSRIL) mitranya sehingga menjadi barisan semut yang tangguh sehingga mampu mendongkrak kekuatan ekonomi bangsa Indonesia.
2.3.4.    Prinsip Operasional Baitul Mal wat Tanwil
1.      Prinsip Syariah
Menerapkan cita - cita dan nilai - nilai islam (salaam keselmatan berkeadilan, kedamaian, dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak.
2.      Prinsip Penumbuhan
a.       Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat,orang berada dan kelompok Usaha Muamalah (POKUSMA) yang ada didaerah tersebut.
b.      Modal awal (Rp. 20 - Rp 30 juta) dikumpulkan dari para pendiri dan POKUSMA dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus
c.       Jumlah pendiri minimum 20 orang.
d.      Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang
e.       BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, BMT mengelola dana Maal.
3.      Akad yang jelas
Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas/lugas.
4.      Berpihak pada yang lemah
Program Pengajian/ Penguatan Ruhiyah yang teratur dan berkala secara berkelanjutan sebagai bagian dari program tazkiah Da'i Fi-ah Qalillah (DFQ).
  
BAB III
PENUTUP

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dalam hal ini, pendirian LKBB bertujuan mendorong perkembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Adapun jenis – jenis LKBB di Indonesia yaitu : asuransi, pegadaian, dan baitul maal wat tamwil (BMT).
Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi. Asuransi pada dasarnya diklasifikasikan jenisnya menjadi dua, yaitu : asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam hal ini perbedaan utama antara asuransi konvensional dengan syariah terletak pada sistem laba investasinya dimana asuransi konvensional selalu menetapkan bunga yang berarti melibatkan diri dalam riba, sedangkan asuransi syariah bentuk laba investasinya dibagi antara nasabah (pemilik investasi) dan perusahaan asuransi tersebut dengan pembagian seadil-adilnya sesuai syariat islam.
Pegadaian adalah sebuah BUMN diIndonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa  penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian pada dasarnya diklasifikasikan jenisnya menjadi dua, yaitu : Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Dalam hal ini perbedaan utama antara Pegadaian Konvensional dengan Syariah terletak pada pembiayaannya dimana Pegadaian Konvensional selalu menarik bunga (sewa modal) berarti melibatkan diri dalam riba, sedangkan Pegadaian Syariah tidak ada sistem bunga (sewa modal) melainkan penarikan biaya pemeliharaan dan penyimpanan.
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembagakeuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mencapai keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian,dan kesejahteraan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar